PENGGOLONGAN DAN BAGIAN ASHABUL FURUDH DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM

18 06 2010

BAB I

PENDAHULUAN

Kematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan seorang manusia. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang lazim disebut harta warisan ataupun tirkah, dengan cara apa kita hendak menyelesaikan atau membagi harta warisan tersebut, hukum apa yang akan kita terapkan dalam penyelesaian harta warisan itu.

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia. Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan, atau dikenal juga dngan hukum faraid.

Hukum kewarisan dapat diartikan sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Qur’an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah arab disebut Faraidh. Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris “.

Dari kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (yang berhak menerimanya), yang mencakup apa saja yang menjadi harta warisan, siapa-siapa saja yang berhak menerima, berapa besar forsi atau bagian masing-masing ahli waris, kapan dan bagaimana tata cara pengalihannya.

Para pihak yang berhak menerima warisan ada golongan yang disebut Ashabul Furudh. Para ahli memiliki kesamaan pendangan mengenai apa yang dimaksud dengan ashabul furudh, yaitu orang-orang yang mempunyai bagian yang pasti dan terperinci sehubungan dengan warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ashabul furudh ini merupakan golongan tertinggi yang harus didahulukan daripada golongan-golongan yang lain (ashabah nasibiyah atau dzawil arham).

Dalam makalah ini akan coba dibahas mengenai ashabul furudh dan bagian-bagian yang ditentukan untuk para ahli waris yang digolongkan sebagai ashabul furudh tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum

Yang termasuk ashabul furudh ada sebelas orang. Mereka adalah : suami, istri satu orang atau lebih, ibu, ayah, kakek, nenek satu orang atau lebih, anak perempuan, putri anak laki-laki (cucu wanita dari anak laki), saudari kandung, saudari satu ayah, saudara satu ibu baik laki maupun wanita.

Ketentuan mengenai bagian dari masing-masing ashabul furudh telah diatur dalam al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang artinya :

11. Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Keterangan:

[272]. Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).
[273]. Lebih dari dua maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

[274]. Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti:
a.  Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka.

b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

B. Bagian Ashabul Furudh

Secara umum, teknik pembagian waris ada dua macam yaitu secara Fardhu dan secara Ta’shib. Pembagian waris secara Fardhu adalah pembagian waris dimana telah ditentukan bagian untuk seseorang secara pasti, sedangkan pembagian waris secara Ta’shib adalah pembagian waris dimana bagian seseorang itu belum pasti dalam artian bagiannya baru diketahui setelah pembagian kepada ahli waris yang lain diselesaikan. Diantara para ashabul furudh terdapat beberapa pihak yang mewaris secara Fardhu, Ta’shib ataupun gabungan dari keduanya (mewaris secara fardhu dan ta’shib. Berikut akan diuraikan mengenai bagian masing-masing ashabul furudh.

1.  Bagian Waris Suami

1.1.        Suami mendapat jatah waris setengah dari peninggalan istrinya jika si istri tidak memiliki keturunan, yang dimaksud keturunannya adalah: “anak-anaknya, baik itu putra maupun putri, cucu dari putranya sampai kebawah” adapun cucu dari putri mereka termasuk dari keturunan yang tidak mendapat waris.

1.2.        Suami mendapat jatah waris seperempat dari istrinya jika si istri memiliki keturunan, baik itu keturunan darinya ataupun dari suami lain. Adapun keturunan yang tidak mewarisi, seperti anak perempuan dari anak perempuan, maka dia tidak mengurangi bagian suami atau isteri.

2.  Bagian Waris Istri

2.1.        Seorang istri mendapat seperempat dari peninggalan suaminya jika si suami tidak memiliki keturunan.

2.2.        Istri mendapat waris seperdelapan dari suami jika dia (suami) memiliki keturunan, baik itu darinya ataupun dari istrinya yang lain.

Adapun Isteri yang ditalak (diceraikan) dengan talak raj’ie itu mewarisi dari suaminya apabila suami mati sebelum habis masa iddahnya. Orang-orang Hambali berpendapat bahwa isteri yang ditalak sebelum dicampuri oleh suami yang mentalaknya di waktu sakit yang menyebabkan kematian, kalau suami mati karena sakit, sedang isteri belum menikah lagi, maka isteri itu mendapat warisan. Demikian pula bila isteri yang ditalak yang telah dicampuri oleh suami yang mentalaknya, selama dia belum menikah lagi, dan berada dalam masa ‘iddah karena kematian suami.

3.  Bagian Waris Ibu

3.1.        Ibu mendapat sepertiga peninggalan dengan tiga syarat: Mayit tidak memiliki keturunan, tidak adanya sejumlah saudara, baik laki-laki maupun wanita.

3.2.        Ibu mendapat jatah seperenam: jika mayit memiliki keturunan, atau adanya sejumlah saudara, baik laki-laki maupun wanita.

3.3.        Mengambil sepertiga dari sisa harta bila tidak ada orang-orang yang telah disebutkan tadi sesudah bagian seorang suami-isteri. Yang demikian itu terdapat dalam dua masalah yang dinamakan gharraiyyah, yaitu Pertama: Bila si mayit meninggalkan suami dan dua orang tua. Kedua : Bila si mayit meninggalkan isteri dan dua orang tua.

4.  Bagian Waris Ayah

4.1.         Ayah mendapat waris seperenam secara fardhu dengan syarat adanya keturunan laki-laki bagi si mayit, seperti putra ataupun cucu dari putranya.

4.2.        Ayah mendapat waris sebagai ta’shib/ashabah jika si mayit tidak memiliki keturunan. Dengan demikian, maka ayah mengambil semua peninggalan bila ia sendirian, atau sisa dari ashabul furudh jika ia bersama seseorang dari mereka.

4.3.        Ayah mendapat waris dengan jalan fardhu dan ta’shib sekaligus jika terdapat keturunan mayit yang wanita, seperti: putrinya atau putri dari putranya (cucu), dalam keadaan ini ayah berhak mendapat seperenam sebagai fardhu dan juga mendapatkan sisa harta sebagai ashabah.

Yang perlu diingat sehubungan dengan keberadaan ayah selaku ahli waris adalah bahwa kedudukan saudara-saudara kandung baik satu ayah ataupun satu ibu, seluruhnya jatuh (tidak mendapat waris) dengan keberadaan ayah atau kakek.

5.  Bagian Waris Kakek

Kakek ada yang shahih dan ada yang fasid. Kakek yang shahih ialah kakek yang nasabnya dengan mayit tidak diselingi oleh perempuan, misalnya ayah dari ayah. Kakek yang fasid ialah kakek yang nasabnya dengan si mayit diselingi oleh perempuan, misalnya ayah dari ibu. Kakek yang shahih mendapatkan waris menurut ijma’.

Hak waris kakek yang shahih itu gugur dengan adanya ayah; dan bila ayah tidak ada, maka kakek shahih yang menggantikannya, kecuali dalam tiga masalah:

  1. Ibu dari ayah itu tidak mewarisi bila ada ayah, sebab ibu dari ayah itu gugur dengan adanya ayah dan mewarisi bersama kakek.
  2. Apabila si mayit meninggalkan ibu-bapak dan seorang dari suami-isteri, maka ibu mendapatkan sepertiga dari sisa harta sesudah bagian salah seorang dari suami-isteri. Adapun bila kakek menggantikan ayah, maka ibu mendapatkan sepertiga dari semua harta. Masalah ini dinamakan masalah ‘Umariyah, karena masalah ini diputuskan oleh ‘Umar. Masalah ini juga dinamakan gharraaiyyah karena terkenalnya bagai bintang pagi. Akan tetapi Ibnu ‘Abbas menentang hal itu, dan katanya: “Sesungguhnya ibu mendapatkan sepertiga dari keseluruhan harta ; karena firman Allah : ‘dan bagi ibunya itu sepertiga'”.
  3. Bila ayah didapatkan, maka terhalanglah saudara-saudara laki-laki perempuan sekandung, dan saudara-saudara laki-laki serta saudara-saudara perempuan sebapak. Adapun kakek, maka mereka tidak terhalang olehnya. Ini adalah mazhab Asy-Syafi’i, Abu Yusuf, Muhammad dan Malik. Sedang Abu Hanifah berpendapat bahwa kakek menghalangi sebagaimana ayah menghalangi mereka, tidak ada perbedaan antara kakek dan ayah. Undang-undang Warisan Mesir telah mengambil pendapat yang pertama, dimana dalam pasal 22 terdapat ketentuan berikut :
  • Kakek akan mendapat waris seperenam secara fardhu dengan dua syarat:adanya keturunan mayit, tidak adanya ayah.
  • Kakek akan mewarisi sebagai ashobah jika mayit tidak memiliki keturunan, atau tidak ada ayah.
  • Kakek akan mewarisi dengan fardhu dan ta’shib bersamaan ketika ada keturunan mayit yang wanita, seperti putri dan putrinya putra (cucu).

6.  Bagian Waris Nenek

Bagi nenek yang shahih (nenek yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh kakek yang fasid. Adapun Kakek yang fasid ialah kakek yang nasabnya dengan si mayit diselingi oleh perempuan, seperti ayah dari ibu) ada tiga ketentuan :

6.1.        Nenek yang berhak untuk mendapat waris: adalah ibunya ibu, ibunya ayah, ibunya kakek dan begitulah seterusnya dengan asal wanita, dua orang dari arah ayah dan satu dari arah ibu.

6.2.        Secara mutlak tidak ada jatah waris untuk seluruh nenek jika ada ibu, sebagaimana pula tidak ada waris secara mutlak untuk kakek ketika ada ayah.

6.3.        Waris yang didapat oleh satu orang nenek ataupun lebih adalah seperenam (mutlak) dengan syarat tidak ada ibu.

7.  Bagian Waris anak-anak putri

7.1.         Satu orang putri ataupun lebih akan mendapat waris dengan ta’shib jika ada bersama mereka saudara laki-laki, dengan hitungan untuk laki-laki seperti jatah dua orang wanita.

7.2.        Seorang putri mendapat waris setengah harta dengan syarat tidak adanya muasshib baginya, yaitu saudara laki-lakinya, tidak ada yang menyertainya, yaitu saudarinya yang lain.

7.3.        Dua orang putri ataupun lebih berhak mendapat waris dua pertiga dengan syarat jumlah mereka dua orang atau lebih, tidak ada muasshib bagi mereka, yaitu saudara laki-laki mereka.

8.  Bagian Waris Cucu Perempuan (Anak Perempuan Dari Anak Laki-Laki)

8.1.         Seorang cucu perempuan dari anak laki ataupun lebih dari satu akan mendapat waris sebagai ta’shib jika ada bersamanya saudara laki-laki mereka yang sederajat dengannya, yaitu putranya putra (cucu laki).

8.2.        Cucu perempuan mendapat waris setengah harta dengan syarat tidak ada muasshibnya, yaitu saudara laki-lakinya. Atau dalam hal tidak ada yang menyertainya, yaitu saudarinya yang lain, atau tidak ada keturunan mayit yang lebih tinggi derajatnya, seperti putra ataupun putri mayit.

8.3.        Dua orang cucu perempuan ataupun lebih akan mendapat waris dua pertiga dengan syarat jumlah mereka dua orang atau lebih. Atau dengan tidak adanya muasshib mereka, yaitu saudara laki-laki mereka, ataupun tidak adanya keturunan yang derajatnya lebih tinggi dari mereka.

8.4.        Satu orang atau lebih dari cucu perempuan mendapat waris seperenam dengan syarat tidak adanya muasshib mereka, yaitu saudara laki-laki mereka, tidak ada keturunan mayit yang lebih tinggi derajat darinya kecuali satu orang putri yang berhak mendapat setengah harta peninggalan, karena mereka tidak akan mengambil seperenam kecuali dengan keberadaannya, begitu pula hukumnya dengan putrinya cucu bersama cucu perempuan dari anak laki, dst.

9.  Bagian Waris Saudari Kandung

9.1.         Seorang saudari kandung mendapat waris setengah dari harta dengan syarat tidak ada yang menyertainya dari saudari lainnya, tidak ada muasshib, yaitu saudaranya, tidak ada asli waris, yaitu ayah atau kakek si mayit, tidak ada keturunan.

9.2.        Beberapa saudari kandung mendapat bagian dua pertiga dengan syarat jumlah mereka dua orang atau lebih, mayit tidak memiliki keturunan, tidak ada asal waris yang pria, tidak ada muasshib mereka, yaitu saudara mereka.

9.3.        Seorang saudari kandung ataupun lebih akan menjadi ashobah jika ada bersama mereka muasshibnya, yaitu saudara laki, dengan pembagian untuk laki-laki sama dengan dua bagian wanita, atau ketika mereka bersama keturunan mayit yang wanita seperti putri mayit.

10.  Bagian Waris Saudari se-Ayah

10.1.     Saudari satu ayah mendapat bagian setengah harta dengan syarat tidak ada yang menyertainya dari saudari selainnya, tidak ada muasshib, yaitu saudara laki-lakinya, tidak ada asal waris dari laki-laki, tidak ada keturunan mayit, tidak ada saudara kandung, baik laki-laki maupun wanita.

10.2.     Saudari satu ayah berhak mendapat dua pertiga bagian dengan syarat jumlah mereka dua orang atau lebih, tidak ada muasshib, yaitu saudara laki-laki mereka, tidak ada asli waris laki, tidak ada keturunan, tidak ada saudara kandung, baik laki-laki maupun wanita.

10.3.     Seorang saudari satu ayah atau lebih akan mendapat bagian seperenam dengan syarat adanya seorang saudari kandung mayit yang mendapat bagian setengah dengan fardhu, tidak ada muasshib baginya, tidak ada keturunan mayit, tidak ada asli waris laki-laki, tidak ada saudara kandung, baik itu satu orang ataupun lebih.

10.4.     Seorang saudari satu ayah ataupun lebih akan mendapat waris sebagai ta’shib jika ada bersama mereka muasshibnya, yaitu saudara laki-laki mereka, maka pembagiannya untuk satu orang laki-laki sama dengan dua orang wanita, atau mungkin juga jika mereka ada bersama keturunan mayit yang wanita, seperti putri mayit.

11.  Bagian Waris Saudara Se-Ibu

11.1.      Saudara satu ibu, baik laki-laki maupun wanita mendapat bagian seperenam dengan syarat si mayit tidak memiliki keturunan, tidak ada asli waris yang laki-laki, atau dia hanya satu orang (tidak ada saudara se-ibu lainnya).

11.2.     Saudara satu ibu, baik itu laki-laki ataupun wanita mendapat bagian sepertiga dengan syarat jumlah mereka lebih dari satu orang, mayit tidak memiliki keturunan, atau tidak ada asli waris yang laki-laki.

Sebagai catatan, saudara satu ibu tidak dibedakan antara laki-laki dan wanitanya, laki-laki mereka tidak menta’shibkan wanitanya, bahkan mereka mendapat bagian dengan merata (sama).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan terjemahannya

Ahmad Azhar Basyir, Hukum waris Islam, 1999, Ekonesia Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Ahmad Zahari, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi’i, Hazairin dan KHI, 2003, Romeo Grafika, Pontianak.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam, tanpa tahun, Mutiara Ilmu, Surabaya.





KEDUDUKAN PERGANTIAN JENIS KELAMIN DALAM HUKUM ISLAM

11 06 2010

BAB I

PENDAHULUAN

Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua bentuk yaitu pria dan wanita, dengan Adam dan Hawa sebagai cikal bakalnya. Namun sejarah mencatat dan fakta berbicara bahwa ternyata ada sekelompok orang yang sangat kecil jumlahnya-mungkin sejuta satu karena dalam statistik belum pernah diinformasikan berapa jumlah kelompok orang tersebut. Berbeda dengan jumlah lelaki atau perempuan yang sering diinformasikan, dimana jumlah lelaki 43% dari jumlah penduduk Indonesia dan jumlah kaum perempuan 57%. Mereka itu adalah makhluk Tuhan yang disebut Waria. Mereka sepertinya belum mendapatkan perhatian dan seperti dibiarkan hidup pada habitatnya mencari dan berjuang mempertahankan hidup menurut maunya. Mereka seperti belum tersentuh hukum, tapi mereka terkadang dicari bila dibutuhkan atau diperlukan untuk suatu kepertingan atau tujuan sesaat.

Belakangan ini semakin banyak fenomena waria yang berkeliaran di jalanan untuk mengadu nasib khususnya di dunia perkotaan, bahkan ada di antara mereka yang menodai atribut muslimah dengan ikut memakai kerudung. Selain itu ironisnya, di media pertelevisian kita sepertinya justru ikut menyemarakkan dan mensosialisasikan perilaku kebancian tersebut di berbagai program acara talkshow, parodi maupun humor. Hal itu tentunya akan turut andil memberikan legitimasi dan figur yang dapat ditiru masyarakat untuk mempermainkan jenis kelamin atau bahkan perubahan orientasi dan kelainan seksual.

Pada hakikatnya, masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transseksualisme ataupun transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (Sex Reassignment Surgery). Dalam DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) – III, penyimpangan ini disebut sebagai juga gender dysporia syndrome. Penyimpangan ini terbagi lagi menjadi beberapa subtipe meliputi transseksual, a-seksual, homoseksual, dan heteroseksual.

Khusus untuk tanda-tanda transseksual yang bisa dilacak melalui DSM, antara lain: perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya; berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain; mengalami guncangan yang terus menerus untuk sekurangnya selama dua tahun; adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal; dan dapat ditemukannya kelainan mental semisal schizophrenia yaitu menurut J.P. Chaplin dalam Dictionary of Psychology (1981) semacam reaksi psikotis dicirikan di antaranya dengan gejala pengurungan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif serta tingkah laku negativisme.

Dalam hukum Indonesia sendiri belum ada ketentuan yang jelas mengatur mengenai kedudukan masalah transseksual maupun kedudukan para waria. Padahal dengan semakin meningkatnya globalisasi di dunia, masalah-masalah seperti ini semakin sering muncul.  Para waria dengan mudah dapat ditemui di berbagai sudut kota. Bahkan di Thailand, secara rutin dalam setahun diadakan kontes kecantikan untuk para waria yang belakangan rupanya juga telah ada di Indonesia.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka dalam tulisan ini Saya berniat untuk membahas beberapa masalah, yaitu :

  1. Bagaimanakah kedudukan hukum dari operasi pergantian kelamin ?
  2. Apa konsekuensi hukum dari pergantian kelamin itu ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Kedudukan Hukum Dari Operasi Pergantian Kelamin

Secara umum, transeksual dapat diakibatkan faktor bawaan (hormon dan gen) dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. Perlu dibedakan penyebab transseksual kejiwaan dan bawaan. Pada kasus transseksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekatkan kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan bahkan tidak dibenarkan menurut syariat Islam.

Dalam dunia kedokteran modern sendiri, dikenal tiga bentuk operasi kelamin yaitu:

  1. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal;
  2. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti alat kelamin yang tidak berlubang atau tidak sempurna;
  3. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin.

Pertama: Masalah seseorang yang ingin mengubah jenis kelaminnya sedangkan ia lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya dan bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium, maka pada umumnya tidak dibolehkan atau banyak ditentang dan bahkan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang semula normal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.

Para ulama fiqih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil diantaranya yaitu Hadits Nabi saw.: “Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Ahmad). Oleh karena itu kasus ini sebenarnya berakar dari kondisi kesehatan mental yang penanganannya bukan dengan merubah ciptaan Tuhan melainkan melalui pendekatan spiritual dan kejiwaan (spiritual and psychological therapy).

Kedua: Jika operasi kelamin yang dilakukan bersifat perbaikan atau penyempurnaan dan bukan penggantian jenis kelamin, maka pada umumnya itu masih bisa dilakukan atau dibolehkan. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan/atau sperma, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.

Para ulama seperti Hasanain Muhammad Makhluf (tokoh ulama Mesir) dalam bukunya Shafwatul Bayan (1987:131) memberikan argumentasi hal tersebut bahwa orang yang lahir dengan alat kelamin tidak normal bisa mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal serta kadang mencari jalannya sendiri, seperti melacurkan diri menjadi waria atau melakukan homoseks dan lesbianisme. Semua perbuatan ini dikutuk oleh Islam berdasarkan hadits Nabi saw.: “Allah dan rasulnya mengutuk kaum homoseksual” (HR.al-Bukhari). Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan. Dalam kaidah fiqih dinyatakan “Adh-Dhararu Yuzal” (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut Imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi saw.: “Berobatlah wahai hamba-hamba Allah! Karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit ketuaan.” (HR. Ahmad)

Ketiga: Apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk ‘mematikan’ dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki alat kelamin pria dan wanita, sedangkan pada bagian dalam tubuhnya ia memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh menghilangkan alat kelamin prianya untuk memfungsikan alat kelamin wanitanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita. Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan zakar yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan merugikan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya. Dibolehkannya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda, juga merupakan keputusan Nahdhatul Ulama PW Jawa Timur pada seminar “Tinjauan Syariat Islam tentang Operasi Ganti Kelamin” pada tanggal 26-28 Desember 1989 di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo Jawa Timur.

Khusus mengenai kasus yang terakhir ini, Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan penggantian jenis kelamin atas Aan, seorang bocah berusia 6 tahun. Pada awalnya, bocah ini hanya memiliki alat kelamin wanita. Namun selang 10 hari setelah kelahirannya, dukun bayi yang membantu saat bocah ini dilahirkan melihat adanya munculnya alat kelamin laki-laki pada bayi tersebut. Dalam perkembangannya, Aan memiliki dua alat kelamin sehingga dilakukan pemeriksaan secara medis di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta, dan diketahui bahwa Aan tidak memiliki rahim. Maka tidak adanya rahim dalam tubuh Aan menjadi salah satu pertimbangan PN Purwokerto untuk lebih menetapkan Aan sebagai pria dan bukan sebagai wanita.

Tidak adanya aturan hukum yang jelas yang mengatur mengenai kedudukan pergantian kelamin ini menyebabkan banyak kesalahan persepsi yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai boleh atau tidaknya melakukan operasi kelamin. Banyak yang berpendapat bahwa melakukan operasi pergantian kelamin itu sah-sah saja karena itu merupakan hak asasi tiap orang. Namun, jika perubahan kelamin itu hanya untuk menuruti hasrat atau kemauan dari subjek itu sendiri, maka berarti dia telah menyalahi dan berusaha untuk mengubah apa yang telah dikodratkan Tuhan kepadanya.

Namun kita bisa berangkat dari keputusan PN Purwokerto yang mengabulkan permintaan untuk melakukan operasi kelamin atas bocah yang bernama Aan tadi, maka kita bisa berkesimpulan jika operasi pengubahan kelamin itu dilakukan demi kebaikan demi tercapainya status hukum yang jelas atau agar tidak membahayakan kesehatan, maka operasi penggantian kelamin dapat dilakukan.

B.  Konsekuensi Hukum Dari Pergantian Kelamin

Tidak hanya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, operasi penggantian jenis kelamin juga dapat menimbulkan masalah hukum bagi subjek yang melakukan operasi itu sendiri. Masalah hukum yang paling umum timbul atau dipermasalahkan adalah mengenai hukum waris. Dengan adanya pergantian kelamin yang dilakukan oleh seseorang, maka secara langsung akan mempengaruhi kedudukannya dalam pembagian harta warisan, terutama jika orang yang bersangkutan adalah seorang muslim. Dengan bergantinya jenis kelamin seseorang dari pria menjadi wanita ataupun sebaliknya maka kedudukan dan haknya sebagai penerima waris juga akan berganti. Dalam hal ini, kejelasan mengenai jenis kelamin seseorang sangat diperlukan. Jika terjadi kasus seperti yang telah disebutkan di atas (seseorang yang memiliki alat kelamin ganda), maka akan sulit ditentukan apakah ia memperoleh bagian warisan seperti layaknya bagian pria atau wanita. Maka agar tidak terjadi kekeliruan, operasi penggantian kelamin sebaiknya dilakukan.

BAB III

PENUTUP

A.  Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan yang dapat Saya sampaikan adalah :

  1. Operasi penggantian jenis kelamin dapat dilakukan dengan catatan untuk memberikan penegasan status kepada subjek yang bersangkutan dalam hal terjadi jenis kelamin ganda. Namun jika hanya untuk menuruti kemauan dan hasrat seseorang, maka sebaiknya tidak dilakukan karena pada dasarnya dengan melakukan hal itu berarti  yang bersangkutan telah menyalahi kodrat yang dianugerahkan Tuhan YME kepadanya.
  2. Masalah hukum yang pada umumnya timbul karena pergantian jenis kelamin ini adalah mengenai masalah waris, Karena biasanya tidak dapat ditentukan apakah subjek yang bersangkutan berhak untuk memperoleh bagian warisan seperti pria atau wanita. Karena itulah dalam hal ini, operasi penggantian jenis kelamin dianjurkan untuk dilakukan demi kepastian hukum subjek yang bersangkutan.

B.  Saran

Saran yang dapat Saya berikan adalah sebagai berikut :

  1. Sebaiknya di Indonesia diadakan peraturan khusus yang mengatur perihal pergantian kelamin ini karena hal ini mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia secara langsung.
  2. Jika hal di atas dapat terwujud, maka di dalamnya perlu dijelaskan status dan konsekuensi hukum yang diperoleh oleh mereka yang melakukan operasi pergantian kelamin.




USAHA PEMERINTAH-PEMERINTAH TERDAHULU UNTUK MEMPERKUAT KEKUASAANNYA

11 06 2010

Zaman Orde Baru

Orde Baru muncul di tengah-tengah reruntuhan bangsa pasca G 30 S/ PKI 1965. Saat itu terjadi tragedi nasional dengan pembunuhan para jenderal yang disusul terbunuhnya hampir satu juta jiwa yang mayoritas pengikut komunis. PKI dianggap bertanggung jawab dalam mengawali tragedi nasional tersebut.  Meski masih menjadi kontroversi dalam berbagai buku tentang Soeharto dan tragedi 1965, apakah Soeharto pahlawan ataukah justru pengkhianat, yang jelas Soeharto yang paling diuntungkan dengan tragedi nasional tersebut. Terbukti Soeharto kemudian berkuasa menggantikan Soekarno, bahkan kekuasaannya jauh lebih lama daripada Soekarno yang hanya 22 tahun.

Kekuasaan Soeharto tidak hanya paling lama, tetapi paling besar di Nusantara sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, hingga Mataram Islam. Tak ada satu pun raja atau sultan yang besar kekuasaannya melebihi Soeharto. Karena itu, pantaslah jika Soeharto dijuluki Kaisar Nusantara.

Kekuasaan Soeharto yang ditopang dengan ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar) tersebut semakin kukuh dari waktu ke waktu. Memang, kekuasaannya pernah guncang ketika terjadi Peristiwa Malari (1974). Namun, Soeharto mampu mengonsolidasi kekuasaan setelah mundurnya Pangkopkamtib Jenderal Sumitro yang dianggap sebagai rival Soeharto setelah Jenderal Nasution berhasil dibungkam. ABRI melalui dwifungsinya benar-benar dimanfaatkan Soeharto untuk memperkukuh kekuasaan dari lini militer, sementara birokrasi dan Golkar diperdaya Soeharto dari lini sipil.

Setelah berkuasa lebih dari dua dasawarsa, Soeharto mulai menyadari kalau kebijakan Orba yang selama ini selalu mendiskreditkan umat Islam dengan Islamo-fobia perlu ditinggalkan dengan berusaha merangkul kembali umat Islam. Namun, hal ini dilakukan Soeharto bukan dengan ikhlas, tetapi semata-mata untuk memperpanjang kekuasaan dengan menjadikan Islam sebagai pilar keempat penopang kekuasaannya setelah ABG. Maka demi menarik simpati umat Islam, pada 1991 Soeharto bersama Ibu Tien melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Tidak hanya itu, sebelumnya Soeharto memelopori pembentukan UUPA, UU Pendidikan Nasional, dan pendirian ICMI (1991) dengan B.J. Habibie sebagai tokohnya.

Di akhir kekuasaan Soeharto, Orba bergeser ke arah Islam. Ini disebabkan karena selain Soeharto ingin mendapat dukungan dari umat Islam yang mayoritas, juga karena tokoh militer dan intelijen Orba yang selama ini dinilai anti-Islam seperti Jenderal Ali Moertopo, Jenderal Sujono Humardhani, dan Jenderal Benny Moerdani telah tersingkir dari panggung kekuasaan. Ali Moertopo dan Sujono Humardhani karena meninggal dunia, sedangkan Benny Moerdani diberhentikan Soeharto dari Panglima ABRI justru menjelang Sidang Umum MPR 1988. Padahal, jenderal Orba itulah yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap proses deislamisasi umat Islam Indonesia.

KAITANNYA DENGAN OTORITARIANISME

Negara-negara demokrasi baru di Eropa Timur dan Asia selalu mengalami gejolak sebelum mencapai tingkat kematangan demokrasi. Selain krisis pemerintahan karena aturan kelembagaan yang belum dihargai bersama, muncul fenomena menguatnya kembali kekuatan lama yang telah berganti warna dalam politik negara-negara itu.

Meski demikian, naiknya Partai Komunis atau mantan tokoh komunis seperti di Rusia (Presiden Vladimir Putin), Hongaria (PM Peter Medgyessy), Slowakia (Presiden Rudolph Schuster), dan Serbia ke pucuk pemerintahan tak mengubah sistem demokrasi yang belum lama berjalan. Tampaknya sistem demokrasi telah diterima luas, termasuk Partai Komunis yang sebelumnya menerapkan sistem totaliter dalam pemerintahan.

Fenomena ini sedikit berbeda di negara dengan tradisi rezim militer. Di Pakistan, rezim militer yang dianggap sudah anakronis ternyata kembali berkuasa melalui kudeta terhadap pemerintahan sipil. Di Myanmar, rezim militer tetap bertahan hingga kini meski diisolasi negara-negara Barat. Di Thailand, baru beberapa tahun ini rezim pemerintahan sipil berkuasa cukup lama. Sebelumnya, Thailand terkenal dengan jatuh bangunnya pemerintahan karena kudeta. Godaan bagi militer untuk kembali ke pemerintahan mungkin masih besar di Thailand, tetapi sejalan dengan menguatnya pemerintahan sipil, kemungkinan kudeta militer makin kecil. Korea Selatan juga pernah dipegang penguasa militer, namun transisi ke pemerintahan sipil berjalan lancar.

Mengikuti fenomena di Eropa Timur, Indonesia juga tidak memerlukan waktu cukup lama bagi kembalinya kekuatan-kekuatan lama ke pemerintahan. Reformasi tidak mengubah secara mendasar komposisi kekuatan partai politik maupun struktur dan hierarki sosial di masyarakat. Maka, tidak mengherankan bila kekuatan lama yang punya jaringan kuat tinggal menunggu waktu untuk kembali berkuasa. Namun, berbeda dengan fenomena rezim-rezim militer yang merebut kembali kekuasaan lewat kudeta seperti di Pakistan, Myanmar, atau Thailand sepuluh tahun lalu, konsolidasi kekuasaan militer meski lewat para purnawirawan, di Indonesia dilakukan dengan melebur pada sistem dan mekanisme politik baru.

Fenomena masuknya militer ke politik seperti di Indonesia, meski bukan satu-satunya di dunia, kurang kondusif bagi perkembangan demokrasi. Seperti di Eropa Timur, diharapkan lembaga demokrasi akan tetap dipertahankan siapa pun yang berkuasa. Namun, masyarakat tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran tentang munculnya kembali otoritarianisme, yang kalau tidak dimotivasi oleh faktor internal pada diri militer, bisa dipercepat oleh faktor eksternal yang mendorong peran militer lebih besar.

Dikhawatirkan otoritarianisme ini akan munsul kembali di Indonesia pasca kekuasaan Soeharto. Tentu saja otoritarianisme itu belum tentu kembali dalam bentuk model pemerintahan otoriter pembangunan, tetapi lebih kepada mentalitas yang sebagian kini berkembang di masyarakat dan kalangan elite. Siklus demikian tercermin dari asumsi umum bahwa bilamana terlalu banyak partisipasi dan kebebasan, pemerintahan tidak akan stabil, tidak efisien, dan ekonomi stagnan. Karena itu, kita memerlukan orang atau pemerintahan yang kuat.

Rezim-rezim otoriter pembangunan, atau sering disebut semi-demokrasi, dalam beberapa hal mendapat simpati meski memberangus media, membatasi perdebatan politik, mengatur aturan pemilu untuk kepentingan partai berkuasa, dan membatasi oposisi. Salah satu alasannya karena rezim-rezim itu memberi rasa aman, kepastian berusaha, dan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Rezim Orde Baru di bawah Soeharto adalah rezim otoriter pembangunan,  kecuali dalam hal manipulasi kekuasaan yang ditopang kekuatan militer yang nyata dan ketiadaan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan semi-demokrasi lain umumnya dikuasai sipil dengan tradisi pemisahan kekuasaan antara sipil dan militer, seperti di Malaysia dan Singapura. Semua keputusan pemerintahan diambil pemerintah sipil. Strategi politik dan keamanan dirancang oleh tokoh-tokoh sipil yang siap dilaksanakan oleh militer yang profesional.

Di negara-negara semi-demokrasi sipil itu, pemerintahan dianggap kuat bukan terutama dalam pengertian kemampuan menghancurkan lawan-lawan politik, tetapi bersih dan mampu melaksanakan program- program pembangunan dan ekonomi dengan baik. Di negara-negara itu, para pendukung pemerintahan mengatakan, bagi mereka demokrasi sekadar alat, bukan tujuan utama. Proses demokrasi digunakan untuk memperoleh kekuasaan dan menciptakan pemerintahan yang kuat.





Prinsip Bagi Hasil dalam Asuransi Syariah

10 05 2010

Asuransi syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah non bank. Asuransi syariah juga memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, yakni untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Dalam konteks ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) yang menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah (bagi hasil). Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (shohibul maal) yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan, penjaminan dan bagi hasil dari perusahaan asuransi.

Ketentuan teknis bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara kantor asuransi dengan kantor peserta. Kesepakatan bagi hasil tersebut sangat bergantung kepada jenis asuransi, produk asuransi dan klasifikasi premi yang disetor oleh peserta asuransi.

Bapak Jaidin, marketing corporate manager PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makassar, dalam wawancara tanggal 01 Desember 2008 mengemukakan bahwa langkah-langkah dalam proses pengelolaan dana dalam Asuransi Takaful Keluarga adalah sebagai berikut :

  1. Premi yang telah dibayar oleh peserta dimasukkan ke dalam dua rekening tabungan, yakni rekening tabungan pribadi peserta takaful dan rekening khusus (tabarru’) yaitu rekening yang disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim kepada ahli waris jika diantara peserta ada yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.
  2. Premi tersebut disatukan dengan seluruh dana peserta Asuransi Takaful kemudian dikembangkan lagi melalui investasi proyek yang dibenarkan oleh Islam yang dijalankan oleh perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip mudharabah. Ketentuan mudharabah disesuaikan dengan kesepakatan, misalnya pembagian keuntungan dihitung berdasarkan rasio 70% untuk peserta Asuransi Takaful dan 30% untuk perusahaan Asuransi Takaful. Tingkat pendapatan peserta Asuransi Takaful sangat fluktuatif, karena sangat bergantung kepada keuntungan proyek yang dibiayai oleh Asuransi Takaful.
  3. Realisasi pembayaran rekening dilakukan apabila masa pertanggungan berakhir, peserta mengundurkan diri dalam masa pertanggungan dan/atau peserta meninggal dunia selama masa pertanggungan

Sebagai contoh, dengan menggunakan skala perhitungan sebesar dua persen (skala perhitungan dua persen ini bisa berubah-ubah tergantung dari jumlah pemegang polis, semakin banyak jumlah pemegang polis/peserta asuransi maka akan semakin kecil persentasenya) dari jumlah premi. Misalnya, seorang peserta yang mengambil waktu pertanggungan 10 tahun, dengan premi 1 juta Rupiah pertahun. Dari jumlah itu, dua persen (20 ribu Rupiah) dimasukkan ke rekening khusus (tabarru’), sehingga rekening peserta menjadi 980 ribu Rupiah setahun. Dalam waktu 10 tahun akan terkumpul dana sebesar 9,8 juta Rupiah. Karena ia menitipkan uangnya pada perusahaan, maka peserta berhak mendapatkan keuntungan bagi hasil, misalnya dengan perbandingan 60:40.

Apabila misalnya peserta tersebut meninggal dunia pada tahun kelima masa angsuran, maka ia akan mendapatkan dana pertanggungan. Dana ini terdiri dari rekening peserta selama lima tahun (5 x Rp. 980 ribu = Rp. 4,9 juta) dan ditambah dengan bagi hasil selama lima tahun, misalnya Rp. 400 ribu, dan sisa premi yang belum dibayarkan 5 x Rp. 1 juta = Rp. 5 juta. Dari mana perusahaan mendapat uang sebanyak lima juta rupiah itu? Bagian lima juta inilah yang nantinya diambil dari dana tabarru’. Demikian halnya apabila peserta tersebut mengundurkan diri pada tahun kelima, maka ia akan mendapatkan kembali uang sebesar 5,3 juta Rupiah, yang terdiri dari Rp. 4,9 juta dari rekening peserta selama lima tahun dan Rp. 400 ribu dari bagi hasil selama lima tahun.

Dalam praktek asuransi konvensional, peserta yang mengundurkan diri sebelum jangka waktu pertanggungan habis biasanya tidak akan mendapatkan kembali premi yang telah dibayarkannya karena telah dianggap hangus. Kalaupun bisa diambil itu hanya sebagian kecil saja. Inilah yang dimaksud unsur judi (maysir) dalam asuransi konvensional. Dalam praktek asuransi konvensional, terdapat pihak yang diuntungkan yakni perusahaan asuransi dan ada pihak yang dirugikan yakni peserta.

Dewasa ini, ada asuransi konvensional yang memberi kesempatan kepada peserta untuk mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan habis. Tetapi, umumnya perusahaan asuransi sendiri yang menentukan batas waktu boleh tidaknya premi yang telah dibayarkan oleh peserta ditarik kembali (biasanya batas waktunya 3 tahun sejak masa pertanggungan dimulai). Ini berarti sebelum 3 tahun (sebelum reversing period) peserta tidak dapat mengundurkan diri dan mengambil kembali uang yang telah dibayarkannya. Ia dapat mengundurkan diri dan mengambil uangnya dikurangi biaya administrasi selepas 3 tahun.

Adapun pada asuransi syariah, reversing period atau masa dibolehkannya peserta untuk membatalkan kontrak dan mengambil uang/premi yang telah dibayarkannya adalah sepanjang waktu pertanggungan. Meskipun peserta baru membayar satu kali masa angsuran, ia berhak mengundurkan diri dan mendapatkan kembali uang/premi yang telah dibayarkannya setelah dipotong biaya administrasi dan dana tabarru’.

Di samping itu, asuransi konvensional umumnya menginvestasikan dananya atas dasar perhitungan bunga di bank konvensional. Hal ini tampak ketika asuransi konvensional meminjam dana dari bank konvensional. Unsur riba semacam ini sangat dominan dalam mekanisme pengelolaan dana di asuransi konvensional. Sedangkan asuransi syariah lebih memilih untuk memutar uang nasabahnya di bank syariah, di mana perhitungan keuntungannya berdasarkan bagi hasil.

Dengan penggunaan prinsip bagi hasil ini, pihak penanggung dan pihak tertanggung masing-masing akan memperoleh keuntungan. Pihak tertanggung akan mendapatkan manfaat asuransi yang diberikan oleh penanggung untuk menutupi resiko yang menimpanya tanpa dihantui rasa keragu-raguan. Sedangkan pihak penanggung dapat menutup biaya operasional perusahannya dari keuntungan investasi dana peserta.

Warkum Sumitro (2004 : 175) menjelaskan mekanisme asuransi syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut:

  1. Untuk menyediakan tempat menyimpan atau menabung bagi peserta secara teratur dan aman, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, baik masa kini maupun masa mendatang.
  2. Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta, apabila sewaktu-waktu peserta meninggal dunia.
  3. Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu ia mendapatkan musibah, baik terhadap diri maupun hartanya.
  4. Jika dalam masa pertanggungan peserta masih hidup, ia akan memperoleh kembali simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungan dan kelebihannya.

BAHAN BACAAN

Ali, AM.Hasan. 2004. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis. Jakarta: Kencana.

Ali, Mohammad Daud. 2001. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Antonio, Muhammad Syafi’i. 1994. Asuransi dalam Perspektif Islam. Jakarta: STI.

Suhendi, Hendi dan Deni K.Yusup. 2005.  Asuransi Takaful, Dari Teoretis ke Praktis. Bandung: Mimbar Pustaka.

Sula, Muhammad Syakir. 2004. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani Press.

Sumitro, Warkum. 2004. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

http://www.takaful.com





KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN LARANGAN NOTARIS DALAM UUJN

26 04 2010

BAB I

PENDAHULUAN


Notaris merupakan salah satu pejabat negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Di masa modern ini, masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian yang berdasarkan atas kepercayaan satu sama lain seperti yang mereka kenal dulu. Setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian yang mereka lakukan. Karena itulah, kedudukan notaris menjadi semakin penting di masa seperti sekarang ini.

Seperti pejabat negara yang lain, notaris juga memiliki kewenangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat negara yang lainnya. Selain kewenangannya, para notaris juga memiliki kewajiban dan larangan yang wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan berdasar pada Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, para notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Dalam pelaksanaan wewenang, jika misalnya ada seorang pejabat yang melakukan suatu tindakan diluar atau melebihi kewenangannya, maka perbuatannya itu akan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Demikian pula dengan notaris, para notaris wajib untuk mengetahui sampai di mana batas kewenangannya. Selain wewenang yang mereka miliki, notaris juga memilki kewajiban yang harus mereka penuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan yang apabila ketiga hal ini dilanggar maka notaris yang bersangkutan akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).

BAB II

PEMBAHASAN


KEWENANGAN NOTARIS

Kewenangan notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi ( Habib Adjie, 2008 : 78) :

  1. Kewenangan Umum Notaris.
  2. Kewenangan Khusus Notaris.
  3. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian.

A. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang :

  1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
  2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
  3. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu (Habib Adjie, 2008 : 79) :

  1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW),
  2. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW),
  3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW),
  4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK),
  5. Surat kuasa membebankan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat [1] UU No.4 Tahun 1996),
  6. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu :

  1. Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
  2. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku

B. Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

  1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus ;
  2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus ;
  3. Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
  4. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya ;
  5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
  6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
  7. Membuat akta risalah lelang

Khusus mengenai nomor 6 (membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan) banyak mendapat sorotan dari kalangan ahli hukum Indonesia dan para notaris itu sendiri. Karena itulah akan sedikit dibahas mengenai masalah ini.

Pasal 15 ayat (2) huruf j UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta di bidang pertanahan. Ada tiga penafsiran dari pasal tersebut (Habib Adjie, 2008 : 84) yaitu:

  1. Notaris telah mengambil alih semua wewenang PPAT menjadi wewenang notaris atau telah menambah wewenang notaris.
  2. Bidang pertanahan juga ikut menjadi wewenang notaris.
  3. Tidak ada pengambil alihan wewenang dari PPAT ataupun dari notaris, karena baik PPAT maupun notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.

Jika kita melihat dari sejarah diadakannya notaris dan PPAT itu sendiri maka akan nampak bahwa memang notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang pertanahan. PPAT telah dikenal sejak sebelum kedatangan bangsa penjajah di negeri Indonesia ini, dengan berdasar pada hukum adat murni yang masih belum diintervensi oleh hukum-hukum asing. Pada masa itu dikenal adanya (sejenis) pejabat yang bertugas untuk mengalihkan hak atas tanah di mana inilah yang merupakan cikal bakal dari keberadaan PPAT di Indonesia. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa lembaga PPAT  yang kemudian lahir hanya merupakan kristalisasi dari pejabat yang mengalihkan hak atas tanah dalam hukum adat. Adapun mengenai keberadaan notaris di Indonesia yang dimulai pada saat zaman penjajahan Belanda ternyata sejak awal memang hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan sama sekali tidak disebutkan mengenai kewenangan notaris untuk membuat akta di bidang pertanahan.

Namun, hal ini akan menjadi riskan jika kita melihat hierarki peraturan yang mengatur mengenai keberadaan dan wewenang kedua pejabat negara ini. Keberadaan notaris ditegaskan dalam suatu UU yang di dalamnya menyebutkan bahwa seorang notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta di bidang pertanahan. Sedangkan keberadaan PPAT diatur dalam suatu PP (No.37 Tahun 1998) yang secara hierarki tingkatannya lebih rendah jika dibandingkan dengan UU (No.30 Tahun 2004) yang mengatur keberadaan dan wewenang notaris.

Sampai sekarang pun hal ini masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan baik pakar hukum maupun notaris dan/atau PPAT itu sendiri. Jalan tengah yang dapat diambil adalah bahwa notaris juga dapat memiliki wewenang di bidang pertanahan  sepanjang bukan wewenang yang telah ada pada PPAT.

C. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian

Yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (ius constituendum) (Habib Adjie, 2008 : 82). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU no. 5 Tahun 1986 tetang Peradilan Tata Usaha Negara (Habib Adjie, 2008 : 83), bahwa :

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama  Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat  Negara yang  berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.

KEWAJIBAN NOTARIS

Pada dasarnya notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat [1] huruf d UUJN). Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain (Habib Adjie, 2008 : 87 dikutip dari R.Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan, 1982 : 97-98) :

  1. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.
  2. Apabila notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
  3. Apabila notaris karena kesibukan pekerjannya tidak dapat melayani orang lain.
  4. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris.
  5. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
  6. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
  7. Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
  8. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap  berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Dengan demikian, jika memang notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Khusus untuk notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dan k UUJN, di samping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat di dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum (Pasal 84 UUJN). Maka apabila kemudian merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Sedangkan untuk pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN, meskipun termasuk dalam kewajiban notaris, tapi jika notaris tidak melakukannya maka tidak akan dikenakan sanksi apapun.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan/atau memahami isi akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya, jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka notaris wajib untuk membacakannya, yang kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN (Habib Adjie, 2008 : 83) dan apabila pasal 44 UUJN ini dilanggar oleh notaris, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam pasal 84 UUJN.

Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf  m UUJN jika tidak dilaksanakan oleh notaris dalam arti notaris tidak mau menerima magang, maka kepada notaris yang bersangkutan tidak dikenai sanksi apapun. Namun demikian meskipun tanpa sanksi, perlu diingat oleh semua notaris bahwa sebelum menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris, yang bersangkutan pasti pernah melakukan magang sehingga alangkah baiknya jika notaris yang bersangkutan mau menerima magang sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kelangsungan dunia notaris di Indonesia.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam UU, notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji notaris yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris. Secara umum, notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang diketahui oleh notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” notaris (Habib Adjie, 2008 : 89). Instrumen untuk ingkar bagi notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan notaris yang  bersangkutan.

Dalam praktiknya, jika ternyata notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat, ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, yang padahal sebenarnya notaris wajib menyimpannya. Bahkan sehubungan dengan perkara perdata, yaitu apabila notaris berada dalam kedudukannya sebagai saksi, maka notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya (Habib Adjie, 2008 : 90).

LARANGAN NOTARIS

Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh notaris. Jika larangan ini dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN.

Dalam hal ini, ada suatu tindakan yang perlu ditegaskan mengenai substansi  Pasal 17 huruf b, yaitu meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari berturut-turut tanpa alasan yang sah. Bahwa notaris mempunyai wilayah jabatan satu provinsi (Pasal 18 ayat [2] UUJN) dan mempunyai tempat kedudukan pada satu kota atau kabupaten pada propinsi tersebut (Pasal 18 ayat [1] UUJN). Yang sebenarnya dilarang adalah meninggalkan wilayah jabatannya (provinsi) lebih dari tujuh hari kerja (Habib Adjie, 2008 : 91). Dengan demikian, maka dapat ditafsirkan bahwa notaris tidak dilarang untuk meninggalkan wilayah kedudukan notaris (kota/kabupaten) lebih dari tujuh hari kerja.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

  • Kewenangan notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, dapat dibagi menjadi :

a. Kewenangan Umum Notaris.

b. Kewenangan Khusus Notaris.

c. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian.

  • Selain tiga kewenangan di atas, notaris juga dapat memiliki wewenang di bidang pertanahan  dengan catatan sepanjang bukan wewenang yang telah ada pada PPAT.
  • Jika seorang notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.
  • Notaris tidak dilarang untuk meninggalkan wilayah kedudukan notaris (kota/kabupaten) lebih dari tujuh hari kerja. Yang tidak dibolehkan adalah apabila notaris meninggalkan wilayah jabatannya (provinsi) lebih dari tujuh hari kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika. UII Press. Yogyakarta. 2009.

Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Rafika Aditama. Bandung. 2008.

www.hukumonline.com

www.kuliah-notariat.blogspot.com

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.





Chaos Theory (oleh) Charles Sampford

23 04 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan modern, hukum memiliki posisi yang cukup sentral.  Kita dapat mencatat bahwa hampir sebagian besar sisi dari kehidupan kita telah diatur oleh hukum, baik yang berbentuk hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.  Artburthnot pernah membuat tulisan mengenai hal ini.  Ia mengatakan bahwa hukum adalah lubang tanpa dasar yang melahap segala sesuatu[1].  Apa yang dikemukakannya menunjukkan bahwa hukum sebagai sebuah pranata maupun institusi memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi nasib seseorang, bahkan citra tentang bangsanya.

Hukum sebagaimana dikemukakan di atas adalah hukum dalam arti luas, ia tidak hanya sekadar peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa atau badan khusus pembuat undang-undang atau dengan kata lain hukum bukan hanya sesuatu yang bersifat normatif.  Hukum juga merupakan fenomena sosial yang terejawantahkan dalam perilaku manusia atau lebih tepatnya perilaku sosial.

Melihat hukum dengan pandangan yang demikian berarti pembicaraan tentang hukum tidak akan terhenti ketika apa yang dinamakan nilai atau konsep dalam masyarakat atau bangsa atau negara tentang sisi kehidupan manusia telah terwujud secara konkrit dalam suatu undang-undang atau peraturan, akan tetapi pembicaraan itu akan terus berlangsung pasca undang-undang itu terbentuk dan diundangkan.  Secara normatif pembicaraan tentang hukum akan selesai setelah diundangkannya suatu peraturan, padahal persoalannya tidak sampai di situ saja.  Siapa yang diuntungkan dari peraturan itu, bagaimana pelaksanaannya, apa tanggapan masyarakat mengenai peraturan itu, apakah mempengaruhi individu dalam kehidupan masyarakat dan sebagainya.  Ini merupakan pertanyaan yang tak bisa dijawab hanya dengan menggunakan pendekatan normatif belaka.

Persoalan ini akan semakin rumit jika kita mengingat bahwa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu terus berubah seiring dengan perkembangan jaman.  Hukum yang ada sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang ada pada masa lalu akan out of date yang menyebabkan tak akan mempu menghadapi perubahan sosial itu.  Persoalan yang timbul tidak akan berhenti hanya dengan mengganti undang-undang yang ada untuk mengakomodasi pergeseran nilai dan perubahan sosial itu.

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tidak dapat diakomodasi dengan undang-undang saja, akan tetapi hukum (ahli hukum) secara teoritis harus dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.  Penjelasan secara teoritis inilah yang terkadang sulit dilakukan karena kita telah lama terkungkung dalam alam pikiran dogmatis dan positivistis yang mengembalikan segala sesuatunya hanya pada peraturan atau undang-undang.

Studi tentang hukum sebagai fenomena sosial tidak hanya studi tentang bagaimana perilaku individu-individu dalam merasakan, mengetahui dan memahami hukum, akan tetapi dipelajari pula bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat dan individu terhadap hukum.  Selain itu juga dipelajari apa tujuan aturan-aturan hukum digunakan dan dimanipulasi oleh individu-individu, atau dengan kata lain mengapa aturan-aturan hukum itu menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang pada tingkatan sederhana hukum itu menjadi aturan sosial[2].

Studi hukum dengan menggunakan pendekatan normatif-dogmatis tak dapat menjangkau gambaran tersebut di atas karena pendekatan normatif-dogmatis pada hakekatnya menganggap apa yang tercantum dalam peraturan hukum sebagai deskripsi dari keadaan yang sebenarnya.  Janganlah peraturan-peraturan hukum itu diterima sebagai deskripsi dari kenyataan, demikian kata Chambliss dan Seidman[3].  Kita sebaliknya mengamati kenyataan tentang bagaimana sesungguhnya pesan-pesan, janji-janji serta kemauan-kemauan hukum itu dijalankan.

Berkaitan dengan fenomena sosial ini, muncullah suatu teori yang bernama Chaos Theory. Biasanya disebut juga Chaos of Law atau Legal Melee. Chaos Theory mulai dikenal di dalam sistem hukum adalah pada akhr tahun 1980-an yang dikemukakan Charles Sampford dalam bukunya The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory, yang berpendapat bahwa hukum tidak hanya muncul atau berasal dari suatu sistem yang sistematis tetapi dapat juga muncul dari suatu keadaan atau kondisi masyarakat yang selalu menjalin hubungan yang tidak dapat diprediksi dan tidak sistematis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang akan di bahas dalam makalah ini adalah :

  1. Bagaimanakah pemahaman mengenai mazhab Chaos Theory dalam teori hukum ?
  2. Dapatkah kondisi hukum Indonesia dikaitkan dengan Chaos Theory ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pemahaman Mengenai Mazhab Chaos Theory dalam Teori Hukum

Chaos Theory pertama kali diperkenalkan oleh Charles Sampford dalam bukunya yang berjudul The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory. Selain Sampford,ada juga pakar lain yang mengemukakan pendapat lain yang sejenis dan sangat mirip dengan Chaos Theory milik Charles Sampford ini yaitu Denis J. Brion dengan artikelnya tentang “The Chaotic Indeterminacy of Tort Law”, yang termuat dalam Radical Philosophy of Law, 1995[4]. Aliran Legal Melee ini sekaligus merupakan pengecam keras aliran positivisme, dengan tokoh utamanya Hans Kelsen, dimana kaum positivis memandang hukum sebagai suatu sistem yang teratur, determinan, dan linear.

Menurut Sampford, secara teoritis dimungkinkan untuk menemukan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat yang tidak teratur. Bahkan dimungkinkan juga untuk menemukan suatu hukum yang tidak sistematik di dalam suatu masyarakat yang justru teratur. Charles Sampford memandang bahwa hukum bukanlah bangunan yang penuh dengan keteraturan, melainkan suatu yang bersifat cair. Ada tiga karakteristik hukum menurut Sampford[5] :

  1. Hukum merupakan sesuatu yang dibuat dari blok-blok bangunan yang sama dimana hubungan-hubungan sosial diantara individu-individu dalam semua keragaman dan kerumitannya cenderung tidak simetris. Banyak hubungan, khususnya mengenai hubungan persuasif, hubungan otoritas dan hubungan nilai-efek yang mencakupi aturan-aturan, menyediakan alasan untuk melakukan tindakan di salah satu atau kedua ‘ujung’. Tetapi aturan-aturan tersebut tidak harus sama-sama diikuti diantara orang-orang pada ujung yang sama dari hubungan-hubungan yang mirip atau di kedua ujung dari suatu hubungan tunggal.
  2. Hukum sebagai sasaran dari kekuatan-kekuatan dan kecenderungan-kecenderungan yang sama sebagimana bagian-bagian masyarakat lainnya, yang mana, hal ini menunjukkan kecenderungan sentripetal yang sama untuk menjadi terorganisir secara parsial menjadi pranata-pranata, kecenderungan-kecenderungan sentrifungal yang sama, ke konflik dan ketidakteraturan (disorder).
  3. Hukum sebagai bagian dan “social melee”, dikacaukan baik oleh hubungan-hubungan yang konflik dengan pranata-pranata lain dan memberikan tambahan kepada ketidakteraturan (disorder) tersebut (di mana kaum fungsionalis melihat subsistem hukum sebagai suatu mikrokosmos dari “the social melee”). Sepertinya, hal ini memperkuat gambaran tentang hukum sebagai tidakteraturan. Tampak jelas bahwa suatu bagian dari masyarakat berada dalam kondisi ketidakteraturan dan juga suatu alasan lebih jauh, mengapa bagian selebihnya dari masyarakat kemungkinan adalah sesuatu ketidakteraturan (karena efek-efek hukum akan cenderung membuatnya demikian).

Prof. Achmad Ali, dalam bukunya Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (2009), menyimpulkan bahwa ketika Sampford menggunakan istilah social melee dan legal melee, maka istilah “melee” diartikan sebagai keadaan yang cair (fluid), sehingga tidak mempunyai format formal atau struktur yang pasti dan tidak kaku. Menurut Sampford, hubungan antar manusia itu bersifat “melee”, baik dalam kehidupan sosialnya maupun dalam kehidupan hukumnya. Hukum dibangun dari hubungan antarmanusia yang “melee” tadi , yaitu hubungan sosial antar individu dengan keseluruhan variasi dan kompleksitasnya. Kondisi tersebut cenderung ke arah yang sifatnya asimetris. Jadi, hukum tunduk terhadap kekuatan-kekuatan sentripetal yang menciptakan suatu pranata yang terorganisir, tetapi bersamaan juga tunduk terhadap kekuatan-kekuatan sentrifungal yang menciptakan ketidakteraturan (“disorder”), kekacauan (“chaos”), dan konflik[6].

Kenyataan yang terjadi di masyarakat, bahwa masyarakat tidak terpaku pada suatu peraturan tertentu mengenai suatu hal tertentu, meskipun sebenarnya itulah peraturan yang ditujukan untuk mengatasi ketidakteraturan dalam masyarakat, tapi hubungan antar individu dan antar sosial yang terjadi menyebabkan peraturan itu tidak dapat menjalankan fungsinya untuk mengatasi ketidakteraturan, justru ketidakteraturan yang berkuasa. Tapi dari ketidakteraturan yang timbul ini, dapat diperoleh pemahaman tentang apa yang sebenarnya kurang atau tidak terdapat dalam peraturan yang bersangkutan.

Misalnya, seorang pembunuh yang seharusnya dihukum selama 20 tahun atau maksimalnya hukuman mati. Namun karena mungkin ia mempunyai hubungan yang ‘baik’ dengan pihak kejaksaan atau pengadilan, maka ia hanya memperoleh hukuman katakanlah selama 5 tahun. Suatu hukuman yang ringan dibandingkan dengan perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa orang lain. Berangkat dari hal ini, keluarga korban yang tidak puas dengan hukuman sang pembunuh yang ringan ingin menuntut balas, dan salah satu anggota keluarga korban akhirnya membunuh pembunuh yang bersangkutan.

Contoh kejadian seperti di atas, memperlihatkan bahwa hukum itu tidak selamanya menimbulkan keteraturan. Yang terjadi malah hal yang sebaliknya, yaitu ketidakteraturan.

Chaos Theory sering dipandang dengan pandangan yang keliru, termasuk Chaos Theory tentang hukum.  Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa Chaos Theory berkenaan dengan ketidakteraturan. Chaos Theory tidak menyatakan bahwa sistem yang teratur tidak ada.  Istilah chaos dalam Chaos Theory justru merupakan keteraturan, bukan sekadar keteraturan, melainkan esensi keteraturan. Ketidakteraturan memang hadir ketika kita mengambil pandangan reduksionistik dan memusatkan perhatian pada perilaku saja, akan tetapi kalau sikap holistik yang kita ambil dan memandang pada perilaku keseluruhan sistem secara terpadu, keteraturanlah yang akan tampak[7].  Jadi Chaos Theory yang dianggap berkenaan dengan ketidakteraturan, pada saat yang sama berbicara tentang keteraturan.  Ketidakteraturan dalam pandangan reduksionistik, namun keteraturan dalam pandangan holistik.

B. Kondisi Hukum Indonesia Berkaitan Dengan Chaos Theory

Keadaan hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya di Indonesia sejak krisis moneter melanda para pertengahan 1997 sampai sekarang, belum beranjak jauh dari kondisi keterpurukan.  Kita masih berkutat untuk upaya pemulihan, akan tetapi yang terjadi adalah semakin merebaknya korupsi, kolusi, nepotisme, utang yang masih melilit, serta persoalan sosial budaya yang tak dapat dikatakan sedikit.  Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang terburuk dalam penegakan hukum.

Seiring dengan tumbangnya orde baru dan euforia reformasi, rakyat beramai-ramai melakukan tindak kekerasan, seperti tindakan pengkaplingan lapangan golf, pendudukan kantor bupati dan gubernur, penghancuran lokalisasi WTS, sweeping pada tempat-tempat maksiat, pembantaian dukun santet dan masih banyak lagi. Berbagai bentuk bentrok massa, pembunuhan, pembantaian, pembakaran, perang etnis di berbagai daerah dan gejolak yang timbul di Aceh, Papua, Maluku, Poso, Kalimantan Barat, pembunuhan aktivis HAM, kekerasan di lembaga pendidikan dan sebagainya merupakan sebagaian wajah dari negeri ini. Keadaan seperti inilah yang biasanyakebanyakan orang sebut dengan chaos.

Chaos, menurut Ian Stewart adalah tingkah laku yang sangat kompleks, iregular dan random di dalam sebuah sistem yang deterministik[8]Chaos adalah suatu keadaan di mana sebuah sistem tidak bisa diprediksi.  Sistem ini bergerak secara acak.  Akan tetapi, apabila keadaan acak tersebut kita perhatikan dalam waktu yang cukup lama dengan mempertimbangkan dimensi waktu, maka kita akan menemukan juga keteraturan.  Bagaimana kacaunya sebuah sistem, ia tidak akan pernah melewati batas-batas tertentu.  Mengapa demikian, oleh karena sistem tersebut dibatasi ruang geraknya yang acak tersebut oleh sebuah kekuatan penarik yang disebut strange attractor.  Strange attractor menjadikan sebuah sistem bergerak secara acak, dinamis, gelisah dan fluktuatif, akan tetapi ia sekaligus membingkai batas-batas ruang gerak tersebut[9].

Kekacauan yang memporakporandakan masyarakat kita hanya salah satu wajah saja dari berjuta wajah chaos, yaitu yang disebut negative chaos – sebuah prinsip chaos yang dicirikan oleh sifat perusakan, destruksi, penghancuran, agresivitas, eksplosi.  Tak semua chaos bersifat negatif.  Ada wajah chaos yang oleh Serres dikatakan sebagai positif chaos – wajah chaos yang mempunyai sifat-sifat kontruktif, progresif dan kreatif[10].  Hanya saja, kita tidak pernah memahami sifat chaos tersebut.  Kita tidak pernah melihat ketidakberaturan, ketidakpastian, multiplisitas dan pluralitas – sebagai ciri-ciri dari chaos – dengan sifat yang positif.  Kita selama ini hanya terperangkap di dalam slogan-slogan pluralitas dan perbedaan, akan tetapi tidak pernah memahami makna substansialnya.

Keteraturan dan kekacauan kini dipandang sebagai dua kekuatan yang saling berhubungan, yang satu mengandung yang lain, yang satu mengisi yang lain.  Melenyapkan kekacauan berarti melenyapkan daya perubahan dan kreativitas. Chaos menurut Serres muncul secara spontan di dalam keberaturan, sementara keberaturan itu sendiri muncul di tengah-tengah kekacauan[10].  Kita harus menyingkirkan ketakutan terhadap kekacauan yang menyebabkan kita terperangkap di dalam kerangka pikiran yang serba beraturan.

Charles Sampford merupakan salah satu pemikir tentang pengembangan teori chaos dalam hukum.  Ia mengemukakan teori sekaligus kritik terhadap teori-teori hukum yang dibangun berdasarkan konsep sistem (sistemik) atau keteraturan.  Menurutnya, tidak selalu teori hukum itu didasarkan kepada teori sistem (mengenai) hukum, karena pada dasarnya hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang tidak simetris (asymmetries)[11].  Inilah ciri khas dari sekalian hubungan sosial, hubungan-hubungan sosial itu dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak.  Dengan demikian apa yang dipermukaan tampak sebagai tertib, teratur, jelas, pasti, sebenarnya penuh dengan ketidakpastian.

Sampford mengemukakan bahwa hukum itu tidak merupakan bangunan yang penuh dengan keteraturan logis rasional.  Untuk mengadapi realitas yang sedemikian kompleks, kita perlu membuka diri untuk melihat dunia hukum bukan sebagai keadaan yang tidak tertib dan teratur, melainkan keadaan kacau (chaos). Berangkat dari situ, maka tidak ada alasan untuk tidak menghadirkan suatu teori kekacauan dalam hukum.  Teori yang bertolak dari realitas itu tentu diharapkan akan mampu untuk menjelaskan hukum secara lebih lengkap.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah :

  1. Munculnya Chaos Theory dalam hukum kira-kira akhir 1980,dimulai dengan terbitnya sebuah buku yang ditulis oleh Charles Sampford yang berjudul The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory. Sampford memberikan pandangan baru tentang hukum dapat muncul dari apa yang disebut sebagai situasi chaos. Sampford menolak teori sistem dalam hukum yang menyatakan bahwa masyarkat selalu dalam keadaan tertib dan teratur. Justru sebaliknya bahwa apa yang dipermukaan tampak sebagai hal yang tertib dan teratur, sebenarnya adalah penuh ketidaktertiban dan keteraturan.
    Samford bertolak dari basis sosial dan hukum yang penuh dengan hubungan yang bersifat asimetris. Dengan demikian apa yang dipermukaan tampak sebagai tertib, teratur dan jelas, sebenarnya penuh dengan ketidakpastian. Ketidakteraturan dan ketidakpastian disebabkan hubungan-hubungan dalam masyarakat bertumpu pada hubungan antar kekuatan. Dengan demikian maka sebenarnya keteraturan itu bukan sesuatu yang nyata, melainkan sesuatu yang oleh para positivistis ingin dilihat sebagai ada.
  2. Kondisi hukum dan keadaan Indonesia yang terpuruk sejak jatuhnya orde baru sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda pulih.  Keadaan ini diperparah dengan berbagai perilaku pejabat negara dan warga masyarakat yang kurang terpuji yang menyebabkan atau menimbulkan keadaan chaos di negara tercinta ini.  Pendekatan legal-positivisme yang linier-mekanistik dan deterministik tak mampu menjelaskan fenomena ini, sehingga untuk menjelaskan keadaan ini diperlukan analogi dari ilmu lain yang relevan.  Penjelasan dapat diberikan dengan gamblang bila menggunakan Chaos Theory yang intinya bukan ketidakkteraturan melainkan keteraturan apabila dilihat secara holistik.  Jadi dalam memandang kondisi Indonesia yang chaos ini pandanglah dengan pandangan yang holistik, jangan reduksionistik sehingga berbagai peristiwa yang menimbulkan suasana chaos itu akan dipahami sebagai keteraturan dalam ketidakkteraturan.

DAFTAR KUTIPAN

  1. Agus Rahardjo, Membaca Keteraturan Dalam Ketakteraturan, (Telaah Tentang Fenomena Chaos Dalam Kehidupan Hukum Indonesia), hal.142
  2. Ibid, hal.145
  3. Ibid, hal.145
  4. Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Vol.1, hal.116
  5. Ibid, hal.120
  6. Ibid, hal.118
  7. Agus Rahardjo, op.cit, hal.157
  8. Agus Rahardjo, op.cit, hal.154
  9. Agus Rahardjo, op.cit, hal.154

10.  Agus Rahardjo, op.cit, hal.155

11.  Agus Rahardjo, op.cit, hal.156

DAFTAR PUSTAKA

Agus Rahardjo. Membaca Keteraturan Dalam Ketakteraturan (Telaah Tentang Fenomena Chaos Dalam Kehidupan Hukum Indonesia). Dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani, Vol. IX No. 2 Juli 2007 FH Unisba Bandung, hal. 142-160

Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) – Vol.1. Kencana Prenada Media Group : Jakarta





HUBUNGAN PERATURAN JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK DALAM PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS

20 04 2010

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berintikan kebenaran dan keadilan yang mana menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Untuk itu dibutuhkan alat bukti tertulis otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu oleh notaris sebagai pejabat umum.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pengganti dari Reglement op Het Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Sejak berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris yang baru ini, melahirkan perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini, yakni:

  1. Adanya “perluasan kewenangan Notaris”, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f, yakni: “kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”.
  2. Kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Akta risalah lelang ini sebelum lahirnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960.
  3. Memberikan kewenangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan ini merupakan kewenangan yang perlu dicermati, dicari dan diketemukan oleh Notaris, karena kewenangan ini bisa jadi sudah ada dalam dalam Peraturan Perundang-undangan, dan juga kewenangan yang baru akan lahir setelah lahirnya Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Segera setelah Peraturan mengenai jabatan notaris ini diberlakukan, maka seluruh kegiatan kenotariatan di Indonesia berpedoman pada peraturan ini. Namun, di dalam pelaksanaan tugas notaris sehari-hari tidak hanya berpedoman pada peraturan ini. Para notaris sekarang ini telah membentuk suatu perhimpunan yang disebut Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dan diantara para anggota INI telah sepakat untuk membentuk suatu peraturan lain berupa suatu kode etik tersendiri bagi para notaris yang nantinya akan menjadi pedoman pendukung selain peraturan jabatan notaris yang telah ada.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :

  1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Notaris Berkaitan Dengan Peraturan Jabatan Notaris (UUJN)?
  2. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Notaris Berkaitan Dengan Kode Etik Notaris ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Pelaksanaan Tugas Notaris Berkaitan Dengan Peraturan Jabatan Notaris (UUJN)

Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dapat dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan semata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan trust (kepercayaan diantara para pihak), artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti bahwa notaris itu mau tidak mau telah memikul tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Untuk kewajiban notaris telah diatur secara khusus dan terperinci di dalam Pasal 16 (1) huruf a-m. Sedangkan ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalam BAB XI pasal 84 dan 85. Pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Ketentuan Pasal 84 ini adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan, maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Mengenai pelanggaran yang dilakukan notaris terkait dengan hilangnya sifat otentitasnya suatu akta sebagaimana Pasal 84 UUJN dapat dikemukakan karena notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal berikut ini :

  1. Pasal 16 ayat (1) huruf i : Dalam menjalankan kewajibannya notaris berkewajiban mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h (membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan) atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
  2. Pasal 16 ayat (10 huruf k : Dalam menjalankan kewajibannya notaris mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara  Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
  3. Pasal 41 : Apabila ketentuan dalam Pasal 39 (berkaitan dengan penghadap) dan Pasal 40 (berkenaan dengan saksi atas akta yang dibacakan oleh notaris) tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.
  4. Pasal 44 : Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris.
  5. Pasal 48 : Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris.
  6. Pasal 49 : Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta, jika tidak demikian perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
  7. Pasal 50 : Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal demikian dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan dalam sisi akta. Pencoretan ini dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris. Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan.
  8. Pasal 51 : Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pembetulan ini dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
  9. Pasal 52 : Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istris/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Ketentuan ini tidak berlaku, apabila orang tersebut kecuali notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh notaris.

Tersimpul dalam pasal-pasal mengenai hal-hal yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum merupakan hal-hal yang bersifat teknis dan formal serta merupakan standar yang harus dimengerti sepenuhnya oleh notaris. Ketidakpahaman ataupun kelalaian terhadap hal-hal tersebut menyebabkan notaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya sehingga pihak yang menderita kerugian memiliki alasan yuridis untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 UUJN dapat berupa :

1.  Teguran lisan;

2.  Teguran tertentu;

3.  Pemberhentian sementara;

4.  Pemberhentian dengan hormat;

5.  Pemberhentian dengan tidak hormat

Penjatuhan sanksi ini dapat diberikan bila notaris  melanggar ketentuan yang diatur oleh UUJN yakni melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a-k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63.

Ketentuan normatif ini mengatur notaris agar notaris dalam menjalankan profesinya selalu terkontrol dengan formalitas yang telah digariskan. Artinya tuntutan profesi notaris lebih merujuk pada bentuk dari akta yang dihasilkan bukan substansi (materi) dari akta. Materi akta dan tanggung jawab atas isinya berada di pundak para pihak yang mengadakan perjanjian. Namun terkadang dalam suatu akta memuat konstruksi-konstruksi hukum tertentu yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan di bidang hukum perjanjian. Mengenai hal ini, notaris berkewajiban untuk mengingatkan atau memberi tahu kepada para pihak bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya untuk membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Akta notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan. Karena itulah dalam terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, Sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji ataupun kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat di hadapannya dan notaris sama sekali berada di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan akan adanya akta notaris yang tendensius. Maksudnya adalah dalam pembuatan akta keterlibatan notaris tidak sekedar legalisasi suatu akta namun menyangkut substansi akta (Abdul Ghofur Anshori, 2009 : 47). Hal ini bisa terjadi ketika notaris sebagai pihak yang semestinya netral melakukan hal-hal tertentu yang menyebabkan salah satu pihak diuntungkan dan di satu sisi merugikan pihak lainnya dengan akta notariil tersebut. Ketidaknetralan notaris dalam membuat suatu akta ini dapat menjadikan notaris dikenai tanggung jawab atas materi akta yang dibuatnya. Perbuatan notaris yang demikian melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain Pasal 16 ayat (1) huruf a tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat prosedural.

B.  Pelaksanaan Tugas Notaris Berkaitan Dengan Kode Etik Notaris

Profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara (Abdul Ghofur Anshori, 2009 : 48). Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Oleh karenanya, suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.

Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris.

Adanya hubungan antara kode etik dan UUJNmemberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap notaris yang mengabaikan keluruhan dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris. Menurut Muhammad sebagaimana dikutip Nico (Abdul Ghofur Anshori, 2009 : 48), bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

  1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
  2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya, akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan produk akta yang dibuatnya itu.
  3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris  itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan  Organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Ruang lingkup dari kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan didiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah saya dikemukakan di atas, maka kesimpulan yang dapat Saya berikan adalah :

  1. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya untuk membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Selain itu, notaris tidak terikat untuk memenuhi janji ataupun kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat di hadapannya dan notaris sama sekali berada di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.
  2. Ketidaknetralan notaris dalam membuat suatu akta dapat menjadikan notaris dikenai tanggung jawab atas materi akta yang dibuatnya. Perbuatan notaris yang demikian melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
  3. Sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan didiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika. UII Press. Yogyakarta. 2009.

Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Rafika Aditama. Bandung. 2008.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.