USAHA PEMERINTAH-PEMERINTAH TERDAHULU UNTUK MEMPERKUAT KEKUASAANNYA

11 06 2010

Zaman Orde Baru

Orde Baru muncul di tengah-tengah reruntuhan bangsa pasca G 30 S/ PKI 1965. Saat itu terjadi tragedi nasional dengan pembunuhan para jenderal yang disusul terbunuhnya hampir satu juta jiwa yang mayoritas pengikut komunis. PKI dianggap bertanggung jawab dalam mengawali tragedi nasional tersebut.  Meski masih menjadi kontroversi dalam berbagai buku tentang Soeharto dan tragedi 1965, apakah Soeharto pahlawan ataukah justru pengkhianat, yang jelas Soeharto yang paling diuntungkan dengan tragedi nasional tersebut. Terbukti Soeharto kemudian berkuasa menggantikan Soekarno, bahkan kekuasaannya jauh lebih lama daripada Soekarno yang hanya 22 tahun.

Kekuasaan Soeharto tidak hanya paling lama, tetapi paling besar di Nusantara sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, hingga Mataram Islam. Tak ada satu pun raja atau sultan yang besar kekuasaannya melebihi Soeharto. Karena itu, pantaslah jika Soeharto dijuluki Kaisar Nusantara.

Kekuasaan Soeharto yang ditopang dengan ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar) tersebut semakin kukuh dari waktu ke waktu. Memang, kekuasaannya pernah guncang ketika terjadi Peristiwa Malari (1974). Namun, Soeharto mampu mengonsolidasi kekuasaan setelah mundurnya Pangkopkamtib Jenderal Sumitro yang dianggap sebagai rival Soeharto setelah Jenderal Nasution berhasil dibungkam. ABRI melalui dwifungsinya benar-benar dimanfaatkan Soeharto untuk memperkukuh kekuasaan dari lini militer, sementara birokrasi dan Golkar diperdaya Soeharto dari lini sipil.

Setelah berkuasa lebih dari dua dasawarsa, Soeharto mulai menyadari kalau kebijakan Orba yang selama ini selalu mendiskreditkan umat Islam dengan Islamo-fobia perlu ditinggalkan dengan berusaha merangkul kembali umat Islam. Namun, hal ini dilakukan Soeharto bukan dengan ikhlas, tetapi semata-mata untuk memperpanjang kekuasaan dengan menjadikan Islam sebagai pilar keempat penopang kekuasaannya setelah ABG. Maka demi menarik simpati umat Islam, pada 1991 Soeharto bersama Ibu Tien melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Tidak hanya itu, sebelumnya Soeharto memelopori pembentukan UUPA, UU Pendidikan Nasional, dan pendirian ICMI (1991) dengan B.J. Habibie sebagai tokohnya.

Di akhir kekuasaan Soeharto, Orba bergeser ke arah Islam. Ini disebabkan karena selain Soeharto ingin mendapat dukungan dari umat Islam yang mayoritas, juga karena tokoh militer dan intelijen Orba yang selama ini dinilai anti-Islam seperti Jenderal Ali Moertopo, Jenderal Sujono Humardhani, dan Jenderal Benny Moerdani telah tersingkir dari panggung kekuasaan. Ali Moertopo dan Sujono Humardhani karena meninggal dunia, sedangkan Benny Moerdani diberhentikan Soeharto dari Panglima ABRI justru menjelang Sidang Umum MPR 1988. Padahal, jenderal Orba itulah yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap proses deislamisasi umat Islam Indonesia.

KAITANNYA DENGAN OTORITARIANISME

Negara-negara demokrasi baru di Eropa Timur dan Asia selalu mengalami gejolak sebelum mencapai tingkat kematangan demokrasi. Selain krisis pemerintahan karena aturan kelembagaan yang belum dihargai bersama, muncul fenomena menguatnya kembali kekuatan lama yang telah berganti warna dalam politik negara-negara itu.

Meski demikian, naiknya Partai Komunis atau mantan tokoh komunis seperti di Rusia (Presiden Vladimir Putin), Hongaria (PM Peter Medgyessy), Slowakia (Presiden Rudolph Schuster), dan Serbia ke pucuk pemerintahan tak mengubah sistem demokrasi yang belum lama berjalan. Tampaknya sistem demokrasi telah diterima luas, termasuk Partai Komunis yang sebelumnya menerapkan sistem totaliter dalam pemerintahan.

Fenomena ini sedikit berbeda di negara dengan tradisi rezim militer. Di Pakistan, rezim militer yang dianggap sudah anakronis ternyata kembali berkuasa melalui kudeta terhadap pemerintahan sipil. Di Myanmar, rezim militer tetap bertahan hingga kini meski diisolasi negara-negara Barat. Di Thailand, baru beberapa tahun ini rezim pemerintahan sipil berkuasa cukup lama. Sebelumnya, Thailand terkenal dengan jatuh bangunnya pemerintahan karena kudeta. Godaan bagi militer untuk kembali ke pemerintahan mungkin masih besar di Thailand, tetapi sejalan dengan menguatnya pemerintahan sipil, kemungkinan kudeta militer makin kecil. Korea Selatan juga pernah dipegang penguasa militer, namun transisi ke pemerintahan sipil berjalan lancar.

Mengikuti fenomena di Eropa Timur, Indonesia juga tidak memerlukan waktu cukup lama bagi kembalinya kekuatan-kekuatan lama ke pemerintahan. Reformasi tidak mengubah secara mendasar komposisi kekuatan partai politik maupun struktur dan hierarki sosial di masyarakat. Maka, tidak mengherankan bila kekuatan lama yang punya jaringan kuat tinggal menunggu waktu untuk kembali berkuasa. Namun, berbeda dengan fenomena rezim-rezim militer yang merebut kembali kekuasaan lewat kudeta seperti di Pakistan, Myanmar, atau Thailand sepuluh tahun lalu, konsolidasi kekuasaan militer meski lewat para purnawirawan, di Indonesia dilakukan dengan melebur pada sistem dan mekanisme politik baru.

Fenomena masuknya militer ke politik seperti di Indonesia, meski bukan satu-satunya di dunia, kurang kondusif bagi perkembangan demokrasi. Seperti di Eropa Timur, diharapkan lembaga demokrasi akan tetap dipertahankan siapa pun yang berkuasa. Namun, masyarakat tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran tentang munculnya kembali otoritarianisme, yang kalau tidak dimotivasi oleh faktor internal pada diri militer, bisa dipercepat oleh faktor eksternal yang mendorong peran militer lebih besar.

Dikhawatirkan otoritarianisme ini akan munsul kembali di Indonesia pasca kekuasaan Soeharto. Tentu saja otoritarianisme itu belum tentu kembali dalam bentuk model pemerintahan otoriter pembangunan, tetapi lebih kepada mentalitas yang sebagian kini berkembang di masyarakat dan kalangan elite. Siklus demikian tercermin dari asumsi umum bahwa bilamana terlalu banyak partisipasi dan kebebasan, pemerintahan tidak akan stabil, tidak efisien, dan ekonomi stagnan. Karena itu, kita memerlukan orang atau pemerintahan yang kuat.

Rezim-rezim otoriter pembangunan, atau sering disebut semi-demokrasi, dalam beberapa hal mendapat simpati meski memberangus media, membatasi perdebatan politik, mengatur aturan pemilu untuk kepentingan partai berkuasa, dan membatasi oposisi. Salah satu alasannya karena rezim-rezim itu memberi rasa aman, kepastian berusaha, dan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Rezim Orde Baru di bawah Soeharto adalah rezim otoriter pembangunan,  kecuali dalam hal manipulasi kekuasaan yang ditopang kekuatan militer yang nyata dan ketiadaan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan semi-demokrasi lain umumnya dikuasai sipil dengan tradisi pemisahan kekuasaan antara sipil dan militer, seperti di Malaysia dan Singapura. Semua keputusan pemerintahan diambil pemerintah sipil. Strategi politik dan keamanan dirancang oleh tokoh-tokoh sipil yang siap dilaksanakan oleh militer yang profesional.

Di negara-negara semi-demokrasi sipil itu, pemerintahan dianggap kuat bukan terutama dalam pengertian kemampuan menghancurkan lawan-lawan politik, tetapi bersih dan mampu melaksanakan program- program pembangunan dan ekonomi dengan baik. Di negara-negara itu, para pendukung pemerintahan mengatakan, bagi mereka demokrasi sekadar alat, bukan tujuan utama. Proses demokrasi digunakan untuk memperoleh kekuasaan dan menciptakan pemerintahan yang kuat.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: